Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengawasan instansi penegak hukum. Kedua hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Menurut Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Andi Hamzah, “Transparansi adalah kunci utama dalam menjaga integritas lembaga penegak hukum. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana lembaga penegak hukum bekerja dan mengambil keputusan.”
Sementara itu, akuntabilitas juga tak kalah pentingnya. Menurut Mantan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, “Akuntabilitas adalah kunci untuk menjamin bahwa lembaga penegak hukum bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Tanpa akuntabilitas, lembaga penegak hukum dapat kehilangan kepercayaan masyarakat.”
Namun, sayangnya masih banyak instansi penegak hukum yang belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Hal ini dapat berdampak buruk pada kredibilitas dan integritas lembaga tersebut.
Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hukum, “Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum dapat membuka celah bagi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.”
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, diharapkan lembaga penegak hukum dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga, integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum dapat terjaga dengan baik.